Aspirasiindonesianews.com, Jakarta 27)10\/2025 – Hemat saya, saat Indonesia (dan semua negara muslim di dunia) mendapatkan kuota haji, basis perhitungannya adalah *jumlah penduduk muslim*, tepatnya 1 per-seribu (sepermil) dari total penduduk muslim di suatu negara.<\/p>\n
Ketika kuota nasional yg dimiliki Indonesia itu akan didistribusikan ke setiap propinsi (dan nantinya ke setiap kab\/kota), maka basis perhitungannya juga harus menyertakan jumlah penduduk muslim di propinsi tsb. Tidak boleh perhitungannya hanya berdasarkan pada variabel pendaftar haji saja. Sebab *hak berhaji* itu tidak hanya bagi yg telah mendaftar haji saja, tapi juga semua penduduk muslim di suatu wilayah (Indonesia, propinsi, kab\/kota).<\/p>\n
Dengan demikian, mengingat jumlah penduduk muslim di setiap propinsi\/daerah itu berbeda-beda, maka justru menjadi kurang adil dan tidak relevan bila untuk menentukan kuota haji setiap propinsi\/daerah tidak menyertakan faktor dan variabel jumlah penduduk muslim di propinsi\/daerah tersebut, hanya karena ingin menyamakan masa tunggu di setiap propinsi\/daerah .<\/p>\n
Hal mendasar yg perlu diperhatikan pengambil keputusan adalah semangat kehati-hatian dalam mewujudkan keadilan dalam distribusi kuota nasional ke semua propinsi yg karakteristiknya berbeda-beda.<\/p>\n
Red)Taufik Sibua<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Aspirasiindonesianews.com, Jakarta 27)10\/2025 – Hemat saya, saat Indonesia (dan semua negara muslim di dunia) mendapatkan kuota haji, basis<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1692,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[46],"tags":[],"class_list":["post-1691","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-jakarta"],"yoast_head":"\n