Aspirasiindonesianews.com, JAKARTA (05/09) – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengapresiasi gerak cepat Kementerian Sosial (Kemensos) dalam upaya rehabilitasi atau pemulihan korban pasca unjuk rasa sebagai bagian dari kewajiban negara memenuhi kebutuhan hak asasi bagi seluruh warga negara Indonesia.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan pemulihan korban unjuk rasa menjadi atensi khusus Presiden Prabowo Subianto. “Saya apresiasi dan saya bangga dengan Menteri Sosial, karena (ini) amanat Presiden untuk memulikan korban pasca peristiwa,” ujarnya usai bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Kamis, 4 September 2025.
Pigai menambahkan pemulihan diberikan kepada seluruh warga negara baik dari unsur masyarakat maupun petugas. “Tujuannya adalah pemulihan, karena bagaimanapun pemerintah dengan rakyat adalah satu keluarga besar, memiliki denyut nadi yang sama dalam kerangka tubuh besar bernama Republik Indonesia,” tegasnya.
Dalam upaya rehabilitasi korban, Kemensos telah melakukan langkah-langkah pemulihan korban sesuai dengan program-program yang ada. Sedangkan dalam penanganan aspek hukum, Kementerian HAM juga telah melakukan pendampingan dan monitoring serta berkoordinasi dengan pihak terkait.
“Kalau soal penanganan proses hukum berbasis HAM kami sudah lakukan pertemuan dengan Kapolri dan jajarannya, kami juga sudah melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh HAM di Republik Indonesia, tokoh yang dimaksud adalah punggawa HAM Republik Indonesia untuk menjaga check and balance supaya pelayanan pemerintah selalu selaras, seirama, senapas dengan koridor dan prinsip-prinsip HAM,” jelas Pigai.
Dalam kesempatan yang sama, Mensos Gus Ipul menjelaskan ada tiga hal dalam upaya pemulihan korban pasca konflik sosial, yaitu perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.
Pada perlindungan dan jaminan sosial, Kemensos memberikan bantuan sosial, advokasi sosial, maupun bantuan hukum. Kepada para korban, Kemensos memberikan santunan sebesar Rp15 juta untuk ahli waris korban meninggal dunia dan luka-luka sebesar Rp5 juta. “Namun demikian tentu kita akan bisa tambah sesuai dengan kebutuhan yang ada nanti tetapi indeksnya sementara seperti itu,” terangnya.
Sementara untuk rehabilitasi sosial, korban diberikan dukungan psikososial, bantuan aksesibilitas, perawatan dan pengasuhan. Terakhir adalah upaya pemberdayaan untuk korban, program-program tersebut diberikan sesuai hasil asesmen, sehingga sesuai dengan kebutuhan korban.
“Nah sesuai arahan presiden tentu ini akan kita lakukan secara simultan, tidak hanya Kementerian Sosial tapi juga dengan kementerian-kementerian yang lain juga, salah satunya adalah dengan kementerian HAM,” ujarnya.
Berdasarkan data sementara yang dihimpun Kemensos, dari unsur masyarakat terdapat tujuh orang meninggal dunia dan sembilan orang luka berat, sedangkan dari unsur petugas, sebanyak enam orang luka berat. Gus Ipul menyampaikan dalam upaya rehabilitasi korban, Kemensos melibatkan tenaga-tenaga terlatih untuk memberikan pendampingan.
“Jadi kita akan melibatkan sentra-sentra, kita melibatkan tenaga-tenaga terlatih kita untuk memberikan pendampingan, juga pemberdayaan, jadi nanti melibatkan seluruh sumber daya yang kita miliki, termasuk sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain. Pada prinsipnya kita sudah punya mekanisme, kita sudah punya pengalaman,” tutupnya.
Sebelumnya, Kemensos telah memberikan santunan kematian serta bantuan sosial kepada ahli waris driver ojek online, Affan Kurniawan pada Rabu 3 September 2025. Bantuan serupa juga akan diberikan kepada para korban unjuk rasa lainnya di berbagai daerah, segera setelah tim selesai melakukan asesmen.
Menteri HAM Pigai Apresiasi Kementerian Sosial Rehabilitasi Korban Pasca Unjuk Rasa
JAKARTA (05/09) – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengapresiasi gerak cepat Kementerian Sosial (Kemensos) dalam upaya rehabilitasi atau pemulihan korban pasca unjuk rasa sebagai bagian dari kewajiban negara memenuhi kebutuhan hak asasi bagi seluruh warga negara Indonesia.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan pemulihan korban unjuk rasa menjadi atensi khusus Presiden Prabowo Subianto. “Saya apresiasi dan saya bangga dengan Menteri Sosial, karena (ini) amanat Presiden untuk memulikan korban pasca peristiwa,” ujarnya usai bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Kamis, 4 September 2025.
Pigai menambahkan pemulihan diberikan kepada seluruh warga negara baik dari unsur masyarakat maupun petugas. “Tujuannya adalah pemulihan, karena bagaimanapun pemerintah dengan rakyat adalah satu keluarga besar, memiliki denyut nadi yang sama dalam kerangka tubuh besar bernama Republik Indonesia,” tegasnya.
Dalam upaya rehabilitasi korban, Kemensos telah melakukan langkah-langkah pemulihan korban sesuai dengan program-program yang ada. Sedangkan dalam penanganan aspek hukum, Kementerian HAM juga telah melakukan pendampingan dan monitoring serta berkoordinasi dengan pihak terkait.
“Kalau soal penanganan proses hukum berbasis HAM kami sudah lakukan pertemuan dengan Kapolri dan jajarannya, kami juga sudah melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh HAM di Republik Indonesia, tokoh yang dimaksud adalah punggawa HAM Republik Indonesia untuk menjaga check and balance supaya pelayanan pemerintah selalu selaras, seirama, senapas dengan koridor dan prinsip-prinsip HAM,” jelas Pigai.
Dalam kesempatan yang sama, Mensos Gus Ipul menjelaskan ada tiga hal dalam upaya pemulihan korban pasca konflik sosial, yaitu perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial.
Pada perlindungan dan jaminan sosial, Kemensos memberikan bantuan sosial, advokasi sosial, maupun bantuan hukum. Kepada para korban, Kemensos memberikan santunan sebesar Rp15 juta untuk ahli waris korban meninggal dunia dan luka-luka sebesar Rp5 juta. “Namun demikian tentu kita akan bisa tambah sesuai dengan kebutuhan yang ada nanti tetapi indeksnya sementara seperti itu,” terangnya.
Sementara untuk rehabilitasi sosial, korban diberikan dukungan psikososial, bantuan aksesibilitas, perawatan dan pengasuhan. Terakhir adalah upaya pemberdayaan untuk korban, program-program tersebut diberikan sesuai hasil asesmen, sehingga sesuai dengan kebutuhan korban.
“Nah sesuai arahan presiden tentu ini akan kita lakukan secara simultan, tidak hanya Kementerian Sosial tapi juga dengan kementerian-kementerian yang lain juga, salah satunya adalah dengan kementerian HAM,” ujarnya.
Berdasarkan data sementara yang dihimpun Kemensos, dari unsur masyarakat terdapat tujuh orang meninggal dunia dan sembilan orang luka berat, sedangkan dari unsur petugas, sebanyak enam orang luka berat. Gus Ipul menyampaikan dalam upaya rehabilitasi korban, Kemensos melibatkan tenaga-tenaga terlatih untuk memberikan pendampingan.
“Jadi kita akan melibatkan sentra-sentra, kita melibatkan tenaga-tenaga terlatih kita untuk memberikan pendampingan, juga pemberdayaan, jadi nanti melibatkan seluruh sumber daya yang kita miliki, termasuk sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain. Pada prinsipnya kita sudah punya mekanisme, kita sudah punya pengalaman,” tutupnya.
Sebelumnya, Kemensos telah memberikan santunan kematian serta bantuan sosial kepada ahli waris driver ojek online, Affan Kurniawan pada Rabu 3 September 2025. Bantuan serupa juga akan diberikan kepada para korban unjuk rasa lainnya di berbagai daerah, segera setelah tim selesai melakukan asesmen. Redaksi
