Aspirasiindonesianews.com, JAKARTA (05/10) – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti keras langkah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, yang disebut memaksa operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) impor dari PT Pertamina Patra Niaga.
Menurut Uchok, tindakan tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak lagi berperan sebagai mediator netral dalam urusan industri minyak dan gas, melainkan tampak berpihak kepada Pertamina.
“Pemaksaan Laode Sulaeman kepada SPBU swasta agar membeli BBM itu kebijakan putus asa untuk menutupi rasa malu Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia,” ujar Uchok dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Uchok menilai langkah itu mencerminkan Kementerian ESDM bertindak seperti calo bagi Direksi Pertamina. “Sangat disesalkan, Kementerian ESDM dalam posisi ini bukan sebagai penengah, tapi lebih kelihatan berperan sebagai calo Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama Pertamina, agar BBM Pertamina cepat laku dan dibeli oleh SPBU swasta,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika memang ingin produk BBM impor Pertamina laku, maka seharusnya dilakukan pembenahan dari sisi kualitas, bukan dengan tekanan birokratis. “Kalau mau laku BBM impor dengan volume sekitar 100 ribu barel, jangan hanya paksa SPBU swasta membeli, tapi paksa juga Simon Aloysius Mantiri memperbaiki kualitas BBM Pertamina, termasuk menghilangkan kandungan etanol sekitar 3,5 persen itu,” kata Uchok.
Uchok menilai tindakan Laode Sulaeman sangat tidak bijak dan bisa memperburuk citra pemerintah di mata pelaku usaha. “Pak Laode Sulaeman jangan main paksa-paksa dong. Tidak baik untuk iklim bisnis di Indonesia. Itu hanya akan memburuk citra Pemerintah Prabowo,” tandasnya.
Lebih lanjut, Uchok menyarankan agar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri melakukan introspeksi. “Lebih baik Simon mempermalukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ketimbang kebijakan seperti ini justru jadi bumerang bagi Pemerintah Prabowo, karena investor bisa enggan masuk ke Indonesia gara-gara semuanya dipaksakan,” pungkas Uchok. Redaksi
