Aspirasiindonesianews.com, Morotai – Akademisi Universitas Pasifik (UNIPAS) Morotai, Fahmi Djaguna S. Pd,M.Pd mengajak seluruh pihak untuk melihat polemik yang berkembang terkait aktivitas perusahaan pelaksana proyek jalan di Morotai secara objektif dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok maupun individu Kamis 25/6/26.
Menurut Fahmi Djaguna S. Pd,M.Pd perusahaan seperti PT Intim Kara dan PT Karya Hijrah Bersama (KHB) merupakan kontraktor yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan pembangunan jalan yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat, Karena itu, kehadiran perusahaan tersebut perlu dilihat dalam konteks pembangunan daerah, bukan semata-mata dari sudut pandang kepentingan tertentu Ucap Fahmi.
IFahmi Djaguna S. Pd,M.Pd menjelaskan bahwa dalam mekanisme pengadaan pemerintah, perusahaan konstruksi baru dapat melakukan berbagai persiapan teknis dan administrasi setelah ditetapkan sebagai pemenang tender. Sebelum ada penetapan pemenang, perusahaan tidak mungkin mengeluarkan biaya untuk mengurus seluruh kebutuhan proyek yang belum pasti mereka kerjakan.
“Perusahaan konstruksi baru bergerak setelah ditetapkan sebagai pemenang tender. Jadi masyarakat juga perlu memahami bahwa ada tahapan administrasi dan persiapan pekerjaan yang berjalan secara bersamaan. Yang penting seluruh kewajiban perusahaan tetap dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Fahmi menegaskan bahwa persoalan ini harus dilihat dari asas manfaat yang akan diterima masyarakat Morotai. Menurutnya, pembangunan jalan bukan hanya soal proyek fisik, tetapi menyangkut akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta mobilitas masyarakat yang selama ini terkendala oleh kondisi infrastruktur yang belum memadai.
“Saya tidak melihat ini dari kepentingan perusahaan. Yang harus menjadi perhatian utama adalah kepentingan masyarakat. Jalan yang dibangun hari ini akan digunakan oleh petani, nelayan, pelaku UMKM, pelajar, tenaga kesehatan, dan seluruh masyarakat Morotai. Karena itu kepentingan publik harus ditempatkan di atas kepentingan lainnya,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan dengan perusahaan tidak menjadikan proyek pembangunan jalan sebagai arena pertarungan kepentingan yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas.
“Kalau ada persoalan atau perbedaan kepentingan, silakan diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku. Namun jangan sampai kepentingan sesaat dari oknum-oknum tertentu menghambat pembangunan yang manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Morotai,” tegasnya.
Fahmi juga mempertanyakan sikap sejumlah pihak yang dinilai tidak konsisten dalam menyikapi pembangunan infrastruktur di Morotai. Menurutnya, selama ini banyak pihak yang mengkritik pemerintah daerah karena kondisi jalan yang rusak dan lambatnya pembangunan infrastruktur. Namun ketika pemerintah daerah berhasil melakukan komunikasi dan lobi ke pemerintah pusat hingga anggaran pembangunan jalan dapat masuk ke Morotai, justru muncul upaya-upaya yang berpotensi menghambat pelaksanaannya.
“Selama ini kita sering mendengar keluhan soal jalan rusak. Pemerintah daerah kemudian berupaya memperjuangkan anggaran dan melakukan lobi sehingga pembangunan jalan akhirnya bisa dilaksanakan. Ketika pembangunan itu sudah berjalan, kenapa malah ada yang berusaha menghambat? Sebenarnya apa yang sedang diperjuangkan?” ujarnya.
Menurut Fahmi, kritik terhadap pembangunan merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun kritik harus bertujuan memperbaiki proses, bukan sampai menghambat pembangunan yang manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jangan sampai ketika jalan rusak kita protes pemerintah, tetapi ketika jalan mulai dibangun kita juga yang menghambat. Yang harus kita kawal adalah agar pembangunan berjalan sesuai aturan, tepat waktu, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat mendukung program pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan demi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan jalan ini bukan untuk perusahaan dan bukan untuk pemerintah semata. Ini untuk masyarakat Morotai. Karena itu mari kita letakkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok, sehingga pembangunan yang sudah diperjuangkan dengan susah payah dapat selesai dan segera dinikmati manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Fahmi.
Fahmi Djaguna S. Pd, M. Pd Sebagai Akademisi Universitas Pasifik Morotai Turut Seseli Jika Ada Upaya Niat Baik Pemerintah Daerah Dalam Rangka Memperbaiki Akses Jalan Karena Kepentingan Publik Namun Jika Ada Pihak Pihak Yang Secara Sengaja Menghambat Pekerjaan Jalan itu Maka Sesungguh Berpikir Keliru. Red/ Taufik Sibua
