Aspirasiindonesianews.com.Morotai –  Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Kembali Mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025,Kali Ini Pencapaiannya  ke-9 secara berturut dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Maluku Utara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan

( LHP) Bertempat Kantor BPK
Kota Ternate, Kamis 4/6/2026.

Bupati Morotai Drs. Rusli Sibua, M. Si, Di Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali, SE, Kepala BPKAD Marwan Sidasi, S. Pd Beserta Jajaran Pejabat Pihak Terkait Secara Langsung Penandatangan Wajar Tanpa Pengecualian.

Sekretaris Daerah Morotai Muhammad Umar Ali SE, Bilang WTP ke-9 bukti Bentuk komitmen Pemerintah Daerah Mengelola keuangan Secara transparansi , akuntabel, dan sesuai aturan Ucap Umar Ali.

“Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) menunjukkan laporan keuangan wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung pengendalian internal memadai dan kepatuhan baik terhadap regulasi.

Sekretaris Daerah Morotai Muhammad Umar Ali SE, Secara Tegas Menyatakan WTP bukan tujuan akhir Melainkan Fokus utama tetap manfaat anggaran bagi masyarakat,
“Setiap rupiah harus dorong Pada Aspek pembangunan, Meningkatkan layanan publik, dan kesejahteraan Masyarakat Tegas Umar Ali.

Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali SE, mengapresiasi kepemimpinan Bupati Drs. Rusli Sibua M. Si Dan Wakil Bupati Rio Cristian Pawane Serta dukungan DPRD Sebagai Fungsi Pengawasan anggaran Menjadi Wujud kolaborasi Upaya mendorong perangkat daerah bekerja profesional, Lebih tertib administrasi, dan berorientasi hasil.

Bupati Morotai Drs. Rusli Sibua M. Si bersyukur atas capaian ini, tapi mengingatkan WTP adalah tanggung jawab besar untuk terus perbaiki kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah, Maka
“Penghargaan ini harus jadi penyemangat meningkatkan kualitas pelayanan publik, percepat pembangunan, dan pastikan program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat Tutur Rusli.

Dengan WTP 9 kali berturut-turut, Pemkab Morotai menunjukkan konsistensi menerapkan prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas,Pemerintah Daerah menargetkan prestasi ini jadi landasan menuju pemerintahan yang lebih modern, profesional, dan dipercaya publik untuk pembangunan berkelanjutan .                                            Red / Taufik Sibua