Aspirasiindonesianews.com – Tangerang – Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Tangerang, Irhamuddin, menghadiri rapat pembahasan penyesuaian nomenklatur kelembagaan pemasyarakatan yang digelar di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Banten, Kamis (18/06/2026).
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas perubahan organisasi sekaligus upaya memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan agar semakin efektif, profesional, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pelayanan publik.
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, mulai dari mekanisme pemindahan tahanan dan narapidana, penataan Barang Milik Negara (BMN), hingga berbagai langkah teknis yang harus dipersiapkan guna memastikan proses transisi kelembagaan berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala Rutan Kelas I Tangerang, Irhamuddin, menegaskan bahwa perubahan nomenklatur bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan bagian dari transformasi organisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemasyarakatan secara menyeluruh.
“Penyesuaian nomenklatur ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Seluruh proses harus tetap mengedepankan aspek keamanan, ketertiban, serta pelayanan terbaik bagi masyarakat dan warga binaan,” ujar Irhamuddin.
Menurutnya, keberhasilan proses perubahan kelembagaan sangat bergantung pada sinergi seluruh jajaran pemasyarakatan dalam memahami arah kebijakan serta melaksanakan setiap tahapan secara profesional dan bertanggung jawab.
Lebih lanjut, Irhamuddin menegaskan bahwa Rutan Kelas I Tangerang siap mendukung penuh setiap kebijakan dan arahan organisasi dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan yang modern, transparan, dan akuntabel.
“Melalui koordinasi yang kuat dan kerja sama yang baik antarunit kerja, kami siap melaksanakan setiap tahapan perubahan kelembagaan dengan penuh tanggung jawab agar pelayanan, pembinaan, dan pengamanan tetap berjalan optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Banten, Lili, dalam arahannya menekankan pentingnya komitmen bersama seluruh jajaran untuk memastikan proses perubahan nomenklatur berjalan sesuai regulasi dan tetap mengedepankan prinsip tata kelola organisasi yang baik.
Ia juga mengingatkan agar seluruh satuan kerja melakukan persiapan secara matang, baik dari aspek administrasi, pengelolaan aset negara, maupun kesiapan sumber daya manusia, sehingga proses transisi tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui rapat ini, diharapkan seluruh jajaran pemasyarakatan di wilayah Banten memiliki pemahaman yang sama terkait arah kebijakan perubahan kelembagaan, sekaligus mampu mendukung terwujudnya organisasi pemasyarakatan yang semakin profesional, modern, adaptif, dan berkelanjutan. (Mar)
